Sejarah PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Ekonomic di Bogor pada Tahun 1957, menghasilkan rumusan 10 (sepuluh) segi kehidupan keluarga kemudian ditetap kurikulum Pendidikan KEsejahteraan Keluarga yang diajarkan sekolah – sekolah dan pendidikan masyarkat

Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan sepuluh segi kehidupan keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan disekolah-sekolah dan Pendidikan masyarakat (PENMAS) sampai sekarang

Pada bulan Mei 1962 didesa Salaman Kabupaten Magelang didirikan Pusat latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan keluarga

Sekitar tahun 1967 kehidupan sebahagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya Daerah Dieng Kabupaten Wonosobo diantara mereka banyak yang menderita Honger Odeem (HO). Kenyataan itu menyentuh hati ibu Isriati Moenadi, sebagai Isteri Gubernur Jawa Tengah saat itu, beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa dan Kelurahan dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur Isteri Pimpinan Daerah Tokoh-tokoh masyarakat, Perempuan dan Laki-laki untuk melakukan 10 Segi Pokok PKK secara Intensif.

Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Kebijakan Presiden RI Mengajurkan kepada Mendagri agar PKK dilaksanakn didaerah – daerah seluruh Indonesia dengan nama “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga” (PKK). Yang tertuang dalam surat kawat Mendagri No. SUS.3/6/12, tanggal 27 Desember 1972. Selanjutnya gerakan PKK diatur dan bina oleh Departemen Dalam Negeri yang dikaitkan dengan Pembinaan Lembaga Sosial Desa, dengan berdasarkan Kepres No: 28 Tahun 1980, menjadi Lembaga Ketahanan Masyarkat Desa (LKMD)

Sejak tahun 1974 Ketua PKK Jawa Tengah Ibu Kardinah Soepardjo Rustam banyak menerima tamu-tamu dari Luar Negeri seperti; Pakistan, Burma, Malaysia dan lain-lainnya untuk belajar mengenai PKK. Dengan ditetapkannya peranan wanita dalam pembangunan dalam GBHN / TAP MPR No: 4 Tahun 1978, maka Mendagri mengeluarkan Instruksi No. 10 Tahun 1980 agar dibentuk Tim Penggerak PKK pada setiap jenjang Pemerintahan, setelah terbentuk tim penggerak PKK disemua tingkat Pemerintahan di daerah seluruh indonesia, baru dibentuk tim penggerak PKK Pusat pada tahun 1982, sejak itu gerakan PKK diseluruh indonesia mendapat pembinaan yang seragam dari tim penggeak PKK Pusat.

Tujuan Gerakan PKK untuk mencapai keluarga sejahtera dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, partai dan lain-lain. Hal ini menarik perhatian Pemerintah yang selanjutnya Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diatur dan dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980, tentang Perubahan LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan PKK sebagai Seksi ke 10 di LKMD.

Kemudian pada sidang MPR pada Tahun 1983 PKK ditetapkan dalam GBHN / TAP MPR No. II Tahun 1983 sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, gerakan PKK semakin memasyarkat dan dilaksanakan secara nasional diseluruh indonesia manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri serta hasilnya diakui baik tingkat nasonal maupun Internasional, ini terbukti dengan diterimanya penghargaan dari berbagai Instansi dan Lembaga Internasional antar lain : Maurice Pate Award dari PBB pada tanggal 18 April 1988 dan Sasakawa Health Prize dari WHO pada tanggal 18 Mai 198

Perhatian Presiden RI terhadap gerakan PKK dengan menetapkan nama gerakan PKK menjadi “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga” diterbitkan dengan surat kawat pada tanggal 27 desember 1972, gerakan PKK semakin banyak hasilnya dengan bertambahnya penghargaan dari luar negeri yaitu : “Asian Management award” dari Asian Institut Management pada tanggal 5 September 1993, atas kemampuannya mengelola masyarakat memperoleh penghargaan “Noma Literacy Prize” dari Unesco / PBB di Beijing pada tanggal 8 September 1995, atas jasa PKK dalam pemberantasan Buta Aksara di Indonesia, disamping itu juga diterima penghargaan “Kesatria Bhakti Husada Aditya” kelas I dari Depkes RI pada tanggal 11 September 1995 atas jasa PKK dalam pelaksanaan PIN pada Tahun 1995 / 1996. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional tangal 2 Juli 1997 tim Penggerak PKK menerima anugerah “Satya Lencana Wirakarya” dari Presiden RI atas upaya dan jasa pengabdian dalam mensukseskan operasional gerakan Keluarga Berencana dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Pada bulan Desember 1997 Tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang diikuti oleh Kader-kader PKK dari 27 Provinsi.

Dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S.M selaku Pembina PKK memberikan penghargaan kepada Pelindung, Penasehat, Kader-kader PKK yang telah berpatisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15 tahun dan 10 tahun tanpa terhenti.

• Medali Tertinggi disebut PARAMAHITA NUGRAHA.
• Medali Utama tersebut ADHI BHAKTI UTAMA.
• Medali Madya disebut ADHI BHAKTI MADYA.

Sesuai dengan Era Reformasi dan GBHN 1999 adanya paradigma baru pembangunan serta Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 02 Nopember 2000 di Bandung, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK.